Pengertian Dzawil Arham dan Pembagian Waris Dzawil Arham (Menurut Ulama Sunni dan Syiah dan KHI)

<h2 style="text-align: center;"> Pengertian Dzawil Arham dan Pembagian Waris Dzawil Arham</h2> <div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://kingartikel.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-dzawil-arham-dan-pembagian.html" rel="nofollow" target="_blank"><img alt=" pengertian dzawil arham dan pembagian waris dzawil arham" border="0" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7DqXV_IfZSQCkRpKcmT1wQSmhVXcI2gtm4-euPhBqR-VXPaoom6Dr3mIOWI7tUIpu_V4BPuAraaCxewZvWuwG0lcODAYZmybNLge4V9nBSYPg2E1WaACZFYAhFvxJVexx9UOcYfPA2OU/s320/Dzawil+Arham.jpg" title=" pengertian dzawil arham dan pembagian waris dzawil arham" width="320" /></a></div> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Syari’at Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syara’. seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan di waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun, seiring berkembangnya zaman, masalah kewarisan dikembangkan secara kompleks oleh para fuqoha. Dalam kewarisan tersebut mereka mengelompokkan pihak-pihak dalam hal warisan sebagai berikut: Dzawil furudh, Ashabah dan Dzawil Arham dzawil. Diantara tiga golongan tersebut yang menarik perhatian adalah dzawil arham yang banyak perselisihaan mengenai pembagian hak warisnya. Dalam Artikel  ini pembahasan akan fokus untuk sedikit mengupas <i>pembagian hak waris Dzawul arham menurut para ulama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.</i> langsung saja sobat kita masuk ke pembahasan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Pengertian Dzawil Arham</h3> <div style="text-align: justify;"> <i>Dzawil Arham</i> terdiri dari duat kata yaitu dzawil dan arham, Dzawil secara bahasa ialah orang yang mempunyai hubungan kerabat secara mutlak.  Arham adalah jamak dari rahim, rahim bermakna tempat anak di dalam perut ibu. Menurut istilah dzawil arham memiliki pengertian golongan kerabat yang tidak termasuk golongan ashabul furud dan ashobah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Hanafi dan Syafi’i dzawil arham adalah para kerabat yang mempunyai hubungan darah dengan si mati tetapi bukan kerabat dzawil furudh dan bukan kerabat ‘Asabah yaitu semua anggota keluarga di garis ibu, lelaki maupun perempuan dan semua anggota keluarga yang perempuan di garis bapak kecuali empat perempuan yang ditentukan bagiannya di dalam al-Qur`an anak perempuan, anak perempuan dari anak lelaki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Ulama Sunni kelompok dzawil arham adalah semua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhijab oleh ahli waris dzawil furudh dan ashabah. Antara lain:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> 1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Cucu dari keturunan anak perempuan dan seterusnya ke bawah (laki-laki maupun perempuan).<br /> 2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Anak dari cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah (laiki-laki maupun perempuan).<br /> 3.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Anak-anak dari saudara perempuan kandung, seayah, seibu, baik laki-laki maupun perempuan.<br /> 4.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah, seibu, dan seterusnya ke bawah.<br /> 5.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, dan seterusnya ke bawah.</blockquote> <h3 style="text-align: justify;"> Pembagian Hak Waris Dzawil Arham Menurut Ulama</h3> <div style="text-align: justify;"> Pembagian hak waris dzawil arham terdapat perbedaan pendapat antar ulama ada yang menyatakan <i>dzawil arham tidak dapat mewarisi dan ada yang dapat mewarisi</i>. Pendapat yang menyatakan dzawil arham dapat mewarisi cara pembagiannya adalah ahli waris dzawil arham ialah dengan memposisikanya ahli waris yang mendekatkannya pada mayit. Misalnya cucu perempuan dari anak perempuan menemapati posisi anak perempuan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Bagian waris dzawil arham menurut ulama</i></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut mazhab Syafi’i dan Maliki serta Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa dzawil arham tidak mewarisi sama sekali, jadi apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan dzawil furud dan ashobah maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal dan tidak berikan kepdada dzawil arham.  Dalil yang menjaddi dasar mereka adalah hadis Nabi Muhammad Saw; “bahwa Rasulullah Saw. Mengenakan jubah untuk beristikharoh kepada Allah swt, tentang pusaka ‘Ammad dan khalah. Kemudaian Allah memberikan petunjuk bahwa untuk keduanya tidak ada hak pusaka” (HR Sa’ad al Musanadat).  Pendapat ini juga diikuti oleh golongan ulama Sunni.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama yang dinukil dari pendapat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khatab berpendapat bahwa dzawil arham itu dapat mempusakai harta peninggalan  bila tidak ada dzawil furud dan ashobah karena dzawil arham lebih diprioritaskan dari baitul mal.   Pendapat ini diikuti oleh sebagian golongan Syiah. Dalil yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat Al-anfal ayat 75:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;">  ...وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥ </div> <div style="text-align: justify;"> Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>2. Pembagian hak Waris Dzawil Arham di Indonesia</i></div> <div style="text-align: justify;"> Di Indonesia sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam teori klasik pembagian waris golongan Dzawil Arham digantikan dengan isitilah waris pengganti. Masalah waris pengganti telah diterapkan dalam kewarisan Islam oleh hakim-hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung RI. Kompilasi Hukum Islam dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Baru yang merupakan intruksi dari presiden RI Nomor: 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> Dalam pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai berikut:<br /> (1)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.<br /> (2)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.</blockquote> <div style="text-align: justify;"> Dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di atas menunjukan bahwa Kompilasi Hukum Islam memberi peluang yang sangat besar kepada seorang cucu yang ketika kakek atau neneknya meninggal dunia ia mendapat bagian warisan dari hak orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada kakeknya, walaupun si cucu ini perempuan dan mewaris bersama anak laki-laki.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dengan sendirinya telah menggeser teori klasik dalam dua segi. Pertama: hak penggantian bisa diberikan kepada ahli waris manapun terlepas dari jenis kelamin dan jaraknya dari pewaris. Kedua: porsi ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar dari ahli waris lain yang sejajar dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ini merupakan terobosan pembaharuan hukum pewarisan Islam dengan menciptakan interpretasi baru yang berbeda dengan pemikiran fuqoha yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari pembahasan diatas saya menyimpulkan sebagai berikut:</div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> 1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Dzawil arham memiliki pengertian  golongan kerabat yang tidak termasuk golongan Ashabul furud dan ashobah. Menurut Ulama Sunni kelompok dzawil arham adalah semua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhijab oleh ahli waris dzawil furudh dan ashabah.<br /> 2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pembagian hak waris menurut para ulama berbeda, ada yang menyatakan berhak mendapatkan ada yang menyatakan Menurut mazhab Syafi’i dan Maliki serta Zaid bin Tsabit dan Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa dzawil arham tidak mewarisi sama sekali. Dan pendapat Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama yang dinukil dari pendapat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khatab berpendapat dzawil arham dapat mewarisi harta peninggalan.<br /> 3.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Pembagian waris golongan Dzawil Arham di negara Indonesia tidak dikenal, sejak diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam atas intruksi Presiden RI golongan Dzawil Arham digantikan dengan istilah Waris Pengganti. Dan keberdaan golongan waris ini diatur dalam BAB II KHI Pasal 185 Ayat 1 dan 2.<br /> B.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Saran<br /> Sebagai mahasiswa Hukum jurusan Hukum Perdata Islam sudah menjadi keharusan untuk mengetahui pembagian hak waris golongan Dzawil Arham menurut pendapat ulama dan menurut KHI.</blockquote> <div style="text-align: justify;"> Demikian artikel  Pengertian Dzawil Arham dan Pembagian Waris Dzawil Arham (Menurut Ulama Sunni dan Syiah dan KHI) kami tulis. semoga bermanfaat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sumber Referensi: </div> <blockquote class="tr_bq" style="text-align: justify;"> Anshary, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2013.<br /> Mardani,  Hukum Kewarisan Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2014..<br /> Salman, Otje Dan Mustofa Haffas,  Hukum Waris Islam, Bandung: Aditama, 2006.<br /> Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 185.</blockquote> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

Fikih Pengertian Dzawil Arham dan Pembagian Waris Dzawil Arham (Menurut Ulama Sunni dan Syiah dan KHI)

Pengertian Dzawil Arham dan Pembagian Waris Dzawil Arham Syari’at Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta be...

Baca selengkapnya »

Syarat-Syarat Rukun Pewarisan dan Halangan Mewarisi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://kingartikel.blogspot.co.id/2015/10/syarat-syarat-rukun-pewarisan-dan.html" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="syarat-syarat rukun pewarisan dan halangan mewarisi " border="0" height="184" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaVttJ4BEbn2BynqxceEICeotYQlICfCMNQZx8PV7LGOWJolZI4fzW0NgSdd9Dnlhq5XmUKWaslyRJxLRuEXx64NeBwsEqQtg30gV2LfkUMh_zcyNxKxhCKvkdItpJofaZL48w5C7CFss/s320/emas.jpg" title="syarat-syarat rukun pewarisan dan halangan mewarisi " width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Setiap yang bernyawa pasti akan mati, begitu juga dengan manusia. Tiada manusia yang mengetahui kapan dia akan mati karena kematian merupakan salah satu hal yang dirahasiakan Sang Illahi. Kematian juga tidak dapat dikejar maupun dihindari. Oleh karena itu, setiap manusia harus siap jika sewaktu-waktu nyawa kita di ambil Yang Maha Kuasa. <br /> <br /> Dengan adanya orang yang meninggal atau mati menjadi sebab dilakukannya pembagian warisan. Dalam syari’at Islam telah meletakkan dasar-dasar atau aturan dalam pembagian harta warisan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; untuk mengatur pemindahan hak dan kewajiban dari pewaris.<br /> <br /> <b>Hukum kewarisan</b> merupakan bagian dari hukum perdata dan memiliki peranan yang sangat penting, bahkan sebagai cerminan dari sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan manusia. <br /> Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum atau yang disebut dengan kematian. Meninggalnya seseorang, adalah peristiwa hukum sekaligus menimbulkan akibat dari hukum itu sendiri. Yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan dari hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal.<br /> Dalam makalah ini, penulis akan memaparkan sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan dan terfokus mengenai apa saja yang menjadi syarat dan rukun pewarisan, sebab-sebab mewarisi, penghalang dalam warisan dan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban sebelum pembagian warisan; yang meliputi tajhiz al-janazah, pelunasan hutang (dain Allah dan dain al-‘ibad) serta wasiat.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <b>Syarat dan Rukun Pewarisa</b>n<br /> <i>Syarat</i><br /> <i>Ada tiga syarat warisan, yaitu: </i><br /> a.    Pewaris telah benar-benar meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal; misalnya, orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (mafqud) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketehui hal ikhwalnya.<br /> <br /> Menurut pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat madzhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.<br /> <br /> b.    Ahli waris benar-benar masih hidup ketiaka pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris maninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain  meninggal bersama-sama atau berturut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.<br /> <br /> c.    Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.  <br /> <br /> <i>Rukun Waris</i><br /> Harta peninggalan, atau bagian harta peninggalan yang sesudah dipotong dengan kewajiban pewaris, harta tersebut harus dibagikan sebagai harta warisan. Maka, rukun waris yaitu terdiri dari:<br /> <br /> a.    Pewaris (muwarits)<br /> Dalam KHI dijelaskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. <br /> Berdasarkan definisi di atas, maka syarat terjadinya saling waris-mewarisi karena adanya orang yang meninggal atau  yang disebut muwarrist, baik secara hakiki maupun berdasarkan putusan Pengadilan Agama. <br /> <br /> b.    Ahli Waris (Warits)<br /> Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. <br /> Berdasarkan definisi tersebut, maka syarat menjadi ahli waris yaitu:<br /> 1)    Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris, dan seterusnya.<br /> 2)    Mempunyai hubungan perkawinan (suami/isteri pewaris).<br /> 3)    Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.<br /> 4)    Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia membunuh pewaris.<br /> <br /> c.    Harta Warisan (Mauruts atau Tirkah)<br /> Harta warisan (Mauruts) yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan janazah (tajniz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.  Sedangkan yang dinamakan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.  <br /> Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta warisan merupakan harta bersih setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan janazah, biaya pembayaran hutang serta membayar wasiat pewaris.<br /> Hutang si pewaris adalah hak penuh orang yang berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi yang diberi wasiat;  sedangkan keduanya merupakan prasyarat dilakukannya pembagian warisan, maka tahap pertama yang dilakukan terhadap peninggalan dari pewaris tersebut adalah pemurnian terhadap harta atau membebaskannya dari keterkaitan hak orang lain di dalamnya.  <br /> <br /> <b>Sebab-Sebab Mewarisi</b><br /> <br /> <i>Hubungan Kekeluargaan</i><br /> Hubungan kekeluargaan dibagi menjadi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (haqiqi) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi (yaitu kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak). Kekerabatan yang sebenarnya, yaitu hubungan darah yang mengikat para waris dengan muwaris.  Seperti; ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara sekandung, seayah, seibu dan sebagainya. <br /> Dalil tentang kekeluargaan yang haqiqi, yaitu terdapat dalam firman Allah Q.S. Al-Anfal ayat 75. Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui segala sesuatu. <br /> <br /> <i>Hubungan Perkawianan</i><br /> Yaitu suami atau isteri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa iddah tala’ raj’i. <br /> Dalilnya yaitu firman Allah Q.S An-Nisa’ ayat 12.<br /> Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan isteri-isterimu…<br /> <br /> <i>Hubungan Wala’</i><br /> Yakni majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tetapi tidak sebaliknya.  <br /> <br /> <i>Hubungan Agama</i><br /> Bila seorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam sebagai warisan, bukan untuk perorangan akan tetapi untuk kemaslakhatan umum.<br /> Untuk mengetahui tentang hubungan agama, dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. <br /> <br /> <b>Penghalang Warisan</b><br /> <br /> Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapatkan warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada: <br /> <br /> <i>Halangan kewarisan</i><br /> Dalam hal hukum kewarisan Islam yang menjadi penghalang bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan karena hal berikut:<br /> <br /> a.    Pembunuhan<br /> Apabila seorang waris membunuh muwarisnya, maka dia tidak dapat mewarisi harta muwarisnya itu, karena pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh.<br /> Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: <br /> 1)    Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; <br /> 2)    Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<br /> b.    Berlainan Agama<br /> Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewarisi yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seseorang muslim. <br /> <br /> <br /> c.    Perbudakan <br /> Budak dinyatakan sebagai penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dianggap tidak cakap hukum.  <br /> <br /> Firman Allah surat An-Nahl: 75.<br /> Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu.<br /> <br /> <i>Kelompok keutamaan dan hijab</i><br /> Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat kepada anak dibandingkan saudara, ayah lebih utama dibandingkan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan karena kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara sekandung lebih utama dibandingkan saudara seayah, atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu ayah dan ibu) sedangkan saudara seayah atau seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung. <br /> Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan QS, Al-Anfal ayat 75.<br /> Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<br /> <br /> Maksudnya yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada permulaan Islam.<br /> Namun demikian, perlu dicatat bahwa penentuan kelompok keutamaan dalam hukum waris Islam lebih dominan ditentukan oleh jarak-jarak hubungan ketimbang garis keturunan kekerabatan, dan oleh karena itu pula seorang keturunan ke bawah tidaklah lebih utama dibandingkan dengan seseorang garis ke atas, sebab kedua mereka mempunyai jarak yang sama dengan si mayit. <br /> Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup  (terhijab) oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenal “Lembaga Hijab”. Yaitu terhalangnya seseorang ahli waris untuk menjadi ahli waris yang berhak, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama daripadanya. <br /> <br /> <b>Hal-Hal yang Perlu Diselesaikan Sebelum Harta Warisan Dibagikan</b><br /> <br /> Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu diperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan itu. Misalnya, si mayit pada waktu hidupnya memiliki hutang yang belum sempat dibayarkan, meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut terhadap harta peninggalan, dan sebagainya. <br /> Hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, yaitu; <br /> <br /> <i>Penyelenggaraan Janazah (Tajhiz al-Janazah)</i><br /> Tahjiz al- janazah (biaya perawatan mayit) adalah biaya-biaya yang diperlukan mulai dari saat meninggalnya si mayit sampai dengan penguburannya.  Biaya itu mencakup biaya memandikan mayit, mengafani, mengusung dan menguburkan si mayit.<br /> Biaya penyelenggaraan janazah sejak dimandikan sampai dimakamkan dapat diambil dari harta peninggalan, dengan ketentuan tidak berlebih-lebihan dan dalam batas yang dibenarkan ajaran agama Islam. Hal yang tidak dituntunkan dalam ajaran Islam tidak perlu dilakukan. Apabila dilakukan juga, karena desakan tradisi misalnya, tidak dibiyayai dengan harta peninggalannya.  <br /> <br /> <i>Hutang Mayit (Pewaris)</i><br /> Hutang adalah tanggungan yang wajib diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai dari prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berhutang. <br /> Apabila seseorang yang meninggalkan hutang kepada orang lain, maka seharusnya hutang tersebut dibayar/dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.<br /> Menurut M. Hasan Ali, hutang ada dua, yaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah, seperti zakat, haji (berniat pergi haji ketika masih hidup), membayar kafarat dan nazar. <br /> Setelah diambil untuk biaya penyelanggaraan janazah, harta peninggalan diambil lagi untuk melunasi hutang mayit (pewaris). Apabila jumlah hutang ternyata lebih besar dari pada harta peninggalan, pembayarannya dicukupi dengan harta peninggalan yang ada.  Apabila dalam hal yang akhir ini pihak kreditur lebih dari satu orang, kepada masing-masing kreditur hanya dibayar sesuai dengan perbandingan besar kecil hutangnya. Ahli waris tidak dibebani kewajiban menutup kekurangan dengan harta mereka sendiri. Apabila ahli waris menyanggupi untuk menutupi kekurangannya hal itu dipandang sebagai kebaikan ahli waris, bukan merupakan kewajiban hukum.<br /> <br /> <i>Wasiat </i><br /> Kalau diperhatikan dari segi asal kata wasiat berasal dari bahasa arab, yaitu kata washshaitu asy-syaia, ushi artinya aushaltuhu yang dalam bahasa Indonesia berarti “aku menyampaikan sesuatu”. <br /> Menurut Sayid Sabiq pengertian wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang berwasiat meninggal. <br /> Menurut  ketentuan hukum Islam, bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tua dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka. <br /> Menyangkut pelaksanaan wasiat ini menurut beberapa penulis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. <br /> a.    Ijab kabul.<br /> b.    Ijab kabul harus tegas dan pasti.<br /> c.    Ijab kabul harus dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan untuk itu.<br /> d.    Ijab dan kabul tidak mengandung ta’liq.<br /> Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.<br /> Bahkan dalam praktiknya dewasa ini, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari sering pernyataan wasiat itu dilakukan dalam bentuk akta autentik, yaitu perbuatan secara notarial, apakah dibuat oleh atau dihadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris. <br /> Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pelaksanaan pewasiatan adalah sebagai berikut. <br /> a.    Pewasiyat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.<br /> b.    Harta benda yang diwasiyatkan harus merupakan hak si pewasiat.<br /> c.    Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.<br /> Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut. <br /> a.    Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.<br /> b.    Wasiat hanya bibolehkan maksimal sepertiga bagian dari harta warisan, kecuali ada persetujuan semua ahli waris.<br /> c.    Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.<br /> d.    Pernyataan persetujuan poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dibuat dihadapan notaris.<br /> Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si mayit, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada ahli waris.<br /> <br /> Terimakasih sudah membaca artikel <a href="http://kingartikel.blogspot.co.id/2015/10/syarat-syarat-rukun-pewarisan-dan.html" rel="nofollow" target="_blank">Syarat-Syarat Rukun Pewarisan dan Halangan Mewarisi</a><br /> <br /> <br /></div>

Fikih Syarat-Syarat Rukun Pewarisan dan Halangan Mewarisi

Setiap yang bernyawa pasti akan mati, begitu juga dengan manusia. Tiada manusia yang mengetahui kapan dia akan mati karena kematian me...

Baca selengkapnya »

Macam-Macam Hak dalam Islam (Hak Ibtikar, Hak Intifa', Hak Irtifaq dan Hak Milik)

<div style="text-align: center;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://www.blogger.com/"><span id="goog_1951683698"></span><img alt="hak ibtikar hak intifak dan hak milik" border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVEKDxKZRzfWhAGWZ1bj0In7OgB6nlcKqz07OTdvefSR2MXoCs_WsM2HFaUXakw5RLESGpx9ZLsPByNDlc_dp2cwRONoZ164EFLg5s0kwT8Z6bOJzvpo1k82gNQMFhi9tDllJ0t9iz9Ug/s320/law-background-1-767326.jpg" title="macam-macam hak" width="320" /><span id="goog_1951683699"></span></a></div> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setiap manusia dalam hidup bermasyarakat mau tidak mau disadari ataupun tidak selalu saling tolong menolong dalam menghadapi persoalan untuk menutupi kebutuhan yang satu dengan yang lain. Ketergentungan manusia dengan yang lain dimulai sejak di dalam kandungan hingga meninggal. Manusia tidak ada yang serba bisa, seseorang hanya ahli dalam suatu bidang tertentu saja, misalkan seorang petani dapat menanam padi atau ketela dengan baik, tetapi dia tidak mampu membuat cangkul. Jadi petani tersebut membutuhkan seorang pandai besi untuk membuat cangkul. Begitupun sebaliknya seorang ahli besi tidak mampu untuk menanam padi, padahal makanan pokoknya adalah nasi. Jadi seorang pandai besi dan petani saling ketergantungan. <br /> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal di atas menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga akan terjadi pertentangan-pertentangan kehendak jika tidak ada yang mengatur keseimbangan hak dikehidupan sosial bermasyarakat. Islam datang memberikan solusi mengenai hak-hak dalam kehidupan. Dalam agama Islam hak-hak setiap individu dilindungi dan kepemilikan individu diakui keberadaanya. Secara garis besar hak dapat dibedakan menjadi dua yaitu hak maliyah dan hak ghairu maliyah, dalam makalah ini pembahsan akan lebih menitik beratkan kepada hak maliyah atau hak yang berhubungan harta benda. pembagian hak maliyah diantaranya adalah  hak cipta atau haqqul ibtikar, hak kepemilikan suatu harta, hak atas tanah, haqqul intifa’ dan haqqul irtifaq. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> B.    Rumusan Masalah</div> <div style="text-align: justify;"> 1.    Apa pengertian hak irtifaq dan hak intifa’ ?</div> <div style="text-align: justify;"> 2.    Apa pengertian hak milik dan sebab-sebab kepemilikan ?</div> <div style="text-align: justify;"> 3.    Bagaimana keberadaan hak atas tanah mati dan mengidupkan tanah mati ?</div> <div style="text-align: justify;"> 4.    Bagaimana keberadaan hak cipta dalam perspektif Islam ?  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: center;"> <b>BAB II</b></div> <div style="text-align: center;"> <b>    PEMBAHASAN    </b></div> <div style="text-align: justify;"> A.    Haqq Al-Irtifaq</div> <div style="text-align: justify;"> Haqqul irtifaq adalah hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang karena demi kepentingan barang yang lain. Hak irtifaq ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki oleh orang lain. Hak ini berlaku tetap selama kedua harta itu masih ada walaupun sudah berganti si pemilik hartanya. Contoh hak irtifaq seperti, hak atas air irigasi, hak kanal atau saluran air, hak lewat, hak saluran pembuangan air, hak berdampingan dan hak karena berada di bagian atas. </div> <div style="text-align: justify;"> a.    Hak atas air irigasi (haqqusy syirbi), Hak atas air irigasi adalah sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi ladang dan tanaman atau giliran  penggunaan air dalam jangka waktu terntentu untuk menyirami tanah. Air dalam kaitannya hal ini ada empat macam yaitu: </div> <div style="text-align: justify;"> 1)    Air sungai umum. Semua orang dapat menggunakan air tersebut baik untuk dirinya binatang ternaknya maupun irigasi ladangnya namun dengan syarat tidak merugikan orang lain</div> <div style="text-align: justify;"> 2)    Sumber mata air atau air kolam milik perorangan.  Setiap orang dapat menggunakan air tersebut dengan izin pemiliknya. jika pemiliknya menghalang-halangi untuk mendapatkan manfaat dari air tersebut maka mereka boleh melawan hingga bisa mendapatkan air tersebut, dengan syarat sumber air tersebut adalah sumber air satu-satunya di daerah tersebut. </div> <div style="text-align: justify;"> 3)    Air yang disimpan ditempat khusus seperti guci dan lain sebagainya. Tidak boleh menggunakan air tersebut tanpa seizin pemiliknya. Nabi melarang menjual air kecuali air sudah ditempatkan dalam wadah khusus ini artinya air yang sudah ditempatkan dalam wadah khusus sudah menjadi milik pribadi. Namun jika dalam keadaan darurat misalkan terdapat seseorang yang sangat membutuhkan air tersebut karena dehidrasi dan keadaan tersebut bisa mengancam keselamatannya maka diperbolehkan untuk mengambil air itu dengan sesuai yang dibutuhkan walapun dilakukan dengan cara paksaan, akan tetapi harus mengganti sesuai dengan nilainya. </div> <div style="text-align: justify;"> b.    Hak kanal atau saluran air (haqqul majra), Hak ini adalah hak pemilik ladang yang terletak jauh dari sumber saluran irigasi untuk mengalirkan air dengan melewati ladang orang lain yang bersebelahan dengan ladangnya. jika terdapat larangan dari pemilik ladang yang bersebelahan tersebut maka pemilik ladang yang jauh dari sumber saluran air diperbolehkan untuk mengalirkan air secara paksa dalam rangka menolak kemudhorotan. </div> <div style="text-align: justify;"> c.    Haqqul masil adalah hak untuk menyalurkan air pembuangan rumah tangga (comberan) atau selokan ke penampungan atau saluran umum dengan mempergunakan saluran yang melintasi lahan orang lain. Hukum haqqul masil sama seperti hukum haqqul majra.</div> <div style="text-align: justify;"> d.    Haqqul murur adalah hak seseorang untuk sampai kerumahnya dengan melewati lahan orang lain, baik lahan itu milik umum tau pribadi. </div> <div style="text-align: justify;"> e.    Haqq at-ta’ali adalah haqq untuk tinggal di lantai atas pada perumahan bertingkat dan menjadikan loteng rumah orang di tingkat bawah sebagai lantainya.</div> <div style="text-align: justify;"> f.    Haqq al-jiwar yaitu hak bersebelahan yang dinding mereka menyatu atau disebabkan saling bertemunya batas milik masing-masing</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> B.    Haqq Al-Intifa’</div> <div style="text-align: justify;"> Secara etimologi al-Intifa’ berarti “menggunakan, memanfaatkan atau memakai” secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikan hak intifa’ yaitu kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Dan kewenangan tersebut terjadi disebabkan oleh hal yang dibenarkan syara’. Haqq al-Intifa’ disebut juga milk al manfa’ah asy-syakhshi (pemilikan manfaat pribadi).  Terdapat lima faktor munculnya hak intifa’ meliputi peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat, dan al-ibahah (pembolehan). </div> <div style="text-align: justify;"> a.    Peminjaman</div> <div style="text-align: justify;"> Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah peminjaman adalah pemilikan manfaat tanpa suatu ganti imbalan (secara cuma-cuma, tanpa biaya). Menurut ulama ini peminjam bisa memanfaatkan sendiri sesuatu yang dipinjam dan ia juga boleh meminjamkanya kepada orang lain, tetapi tidak boleh menyewakanya. Sementara itu ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat si peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamkanya kepada orang lain. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian meminjam adalah memakai barang orang lain untuk waktu tertentu.</div> <div style="text-align: justify;"> b.    Penyewaaan (Ijaarah)</div> <div style="text-align: justify;"> Ijaarah berasal dari kata al-ajru yang arti bahasa ialah al-iwadh yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah ijarah adalah jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau upah.</div> <div style="text-align: justify;"> c.    Perwakafan</div> <div style="text-align: justify;"> Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. </div> <div style="text-align: justify;"> Adapun dalil al-qur’an tentang hukum wakaf QS. Al- imron :92. </div> <div style="text-align: justify;"> لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ </div> <div style="text-align: justify;"> Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. (QS. Al- imron : 92) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Syarat-syarat wakaf : </div> <div style="text-align: justify;"> 1)    Ta’bid (untuk selamanya)</div> <div style="text-align: justify;"> 2)    Kontan </div> <div style="text-align: justify;"> 3)    Kejelasan tempat peruntukan (jelas tujuannya)</div> <div style="text-align: justify;"> 4)    Ilzam (bersifat mengikat)</div> <div style="text-align: justify;"> d.    Al-ibahah</div> <div style="text-align: justify;"> Yaitu kebolehan atau keizinan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu benda yang dmilikinya, seperti kebolehan orang lain untuk memakan makanan yang dihidangkan, kebolehan memanfaatkan jalan raya sebagai sarana publik yang di sediakan pemerintah.</div> <div style="text-align: justify;"> e.    Al-Washiyyah bi al-manfaah</div> <div style="text-align: justify;"> Yaitu memberikan manfaat suatu benda kepada seseorang untuk dimanfaatkansetelah ia wafat. Penerima wasiat manfaat ini berhak untuk menyewakan atau sekedar untuk meminjamkan saja kepada orang lain. Jika dalam wasiat itu ada penyertaan dari orang yang berwasiat untuk itu.</div> <div style="text-align: justify;"> C.    Haqq Al-Ibtikar</div> <div style="text-align: justify;"> Haq ibtikar adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.</div> <div style="text-align: justify;"> Ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena, menurut mereka, harta tidaknya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Dalam Istilah bahasa Indonesia hak ibtikar disebut dengan hak cipta, hak ini telah diatur dalam perundang undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa hak cipta adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah suatu  ciptaan diwujudkan dalam  bentuk nyata  tanpa mengurangi  pembatasan  sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan. Pencipta adalah  seorang  atau  beberapa  orang  yang secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama menghasilkan suatu  ciptaan  yang  bersifat khas dan  pribadi.  Pelanggaran dalam Undang-undang hak cipta ini dapat dikenakan sanksi paling sedikit denda 1 juta rupiah atau pidana 1 bulan sampai denda 5 milyar rupiah atau pidana 5 tahun. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> D.    Hak Milik</div> <div style="text-align: justify;"> Hak Milik adalah hak khusus pemilik suatu barang untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada pengahalang syar’i. Apabila seorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’ orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut maupun dijual maupun akan digadaikan baik dia sendiri ataupun perantara orang lain.</div> <div style="text-align: justify;"> Seseorang memiliki hak milik atau pemilikan suatu barang terdapat beberapa sebab, diantaranya:</div> <div style="text-align: justify;"> a.    Ikraj al-mubahat, sebab kepemilikan karena adanya harta yang mubah (belum dimiliki seseorang).</div> <div style="text-align: justify;"> Untuk memiliki harta mubahat terdapat dua syarat, yaitu: </div> <div style="text-align: justify;"> 1)    Benda mubahat belum diikhrazkan orang lain. Misalnya air sungai adalah harta mubahat. Namun jika sudah dikumpulkan seseorang pada suatu wadah, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut. </div> <div style="text-align: justify;"> 2)    Adanya niat atau maksud memiliki. Misalnya burung-burung liar adalah harta mubahat. Jika seseorang meletakkan suatu jaring untuk dikeringkan dan terdapat burung-burung yang terjerat maka ia tidak berhak memiliki burung tersebut, kecuali ia berniat untuk menjerat burung tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> b.    Tawallud min mamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda tersebut maka menjadi hak yang memiliki benda tersebut. Misalnya susu sapi menjadi milik menjadi pemilik sapi.</div> <div style="text-align: justify;"> c.    Khalafiyah yaitu melalui peninggalan seseorang, seperti warisan dan wasiat, dimana harta itu bias dimiliki setelah orang yang berwasiat atau yang punya warisan meninggal dunia terlebih dahulu.</div> <div style="text-align: justify;"> d.    Al-Ukud (Akad) yaitu kepemilikan melalui transaksi. seperti jual beli, hibah dan wakaf.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> E.    Hak Atas Tanah</div> <div style="text-align: justify;"> a.    Tanah tak bertuan</div> <div style="text-align: justify;"> Tanah tak bertuan atau bisa disebut juga dengan tanah mati adalah tanah yang gersang yang tidak digarap lagi ataupun belum pernah digarap (belum dimiliki seseorang). Tanah tak bertuan tidak berlaku hak atas tanah tersebut kecuali terdapat seseorang yang menghidupkan tanah itu atau bisa disebut juga dengan Ihya almawat.</div> <div style="text-align: justify;">  Menurut Asy-Syarbaini al-Khatib berpendapat bahwa Ihya almawat adalah menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkan seorangpun.  </div> <div style="text-align: justify;"> Dasar hukum Ihya al-mawat terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasannya Nabi bersabda: barangsiapa menggarap tanah bukan milik siapapun, maka dialah yang berhak dengan tanah itu dan apa yang dimakan hewan baginya adalah sedekah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> b.    Tanah bertuan</div> <div style="text-align: justify;">     Tanah bertuan yang dimaksud adalah terdapat seseorang yang memiliki tanah tersebut. Dan pemilik tanah memiliki Hak atas tanah yaiutu hak untuk untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. </div> <div style="text-align: justify;">     Di negara Indonesia hak atas tanah diatur dalam Undang-undang Agraria. Dalam undang-undang tersebut hak–hak atas tanah dikelompokkan sebagai berikut :</div> <div style="text-align: justify;"> 1)    Hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa tanah bangunan,  dan hak pengelolaan.</div> <div style="text-align: justify;"> 2)    Hak atas tanah yang bersifat sementara, terdiri dari : hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian.</div>

Fikih Macam-Macam Hak dalam Islam (Hak Ibtikar, Hak Intifa', Hak Irtifaq dan Hak Milik)

Setiap manusia dalam hidup bermasyarakat mau tidak mau disadari ataupun tidak selalu saling tolong menolong dalam menghadapi persoalan ...

Baca selengkapnya »